Perkembangan ekonomi di era global saat ini, Indonesia membutuhkan model pembangunan yang tepat guna dan sasaran
yang dapat menampung berbagai macam aspirasi masyarakat tanpa menyisikan kepentingan dan kebutuhan strategis
kelompok-kelompok sosial tertentu. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan yang tanggap
gender. Sebuah pembangunan yang mengikut sertakan partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat dan dilaksanakan
dengan berbasis kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kebijakan
pengaruh sutamaan gender berkomitmen dalam merancang dan melaksanakan strategi pembangunan infrastruktur yang
tanggap gender. Di mana setiap lapisan masyarakat dapat berperan aktif di dalam setiap tahapan proses pembangunan. Salah
satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengupayakan kebijakan
pengaruh sutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan adalah kurangnya pemahaman masyarakat yang masih memaknai
kestaraan gender hanya dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sehingga mengabaikan
peran sosial dari kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus lainnya, seperti anak-anak, orang tua, penyandang
disabilitas, dan lain-lain. Kesetaraan gender akan tercapai ketika setiap kelompok masyarakat memperoleh
hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi di segala bidang dalam
sinergi pembangunan. Saya membantu suami bekerja, mengangkat air, mengangkat bahan-bahannya, dan upahnya juga
alhamdulillah untuk menambah penghasilan kami sekeluarga. Sebelum adanya IPAL Komunal, kami susah sebagai masyarakat
di sini, susah buang air besar. Karena dengan membuat septic tank, itu kan membutuh dengan biaya yang besar. Jadi
dengan adanya IPAL Komunal ini, kami sangat beruntung, tidak susah lagi buang air besar. Terus jadi lingkungannya juga
bersih, dan anak-anak juga sudah bisa bermain apa di sini dengan baik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip gender
infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana yang
memudahkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menikmati manfaat dan hasil pembangunan.
Prinsip gender infrastruktur adalah infrastructure for all, dengan kriteria sebagai berikut. Universal Utilization
dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan dari berbagai kelompok sosial, laki -laki, perempuan, lansia, penyandang
disabilitas, anak-anak, dan lain-lain. Safety, Security, Convenience memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
pemanfaat. Gender Equity for Basic Needs memberikan kesetaraan aksesibilitas dan juga
menyediakan fasilitas atas kebutuhan dasar semua kelompok sosial. Environmental Friendly, fasilitas
infrastruktur yang ramah alam lingkungan. Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur
tanggap gender dengan prinsip infrastructure for all melalui berbagai program. Beberapa diantaranya adalah
Program Padat Karya sebagai wadah untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan pada semua lapisan
masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya melalui pembangunan dan pemeliharaan
saluran irigasi, jalan, dan jembatan. Program Infrastruktur Penurunan Stunting adalah dukungan Kementerian PUPR untuk
mengurangi stunting atau balita pendek di Indonesia yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur sanitasi, air
bersih, dan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat yang bertujuan untuk mendorong peningkatan capaian dari
sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program KKN Tematik merupakan program kemitraan antara Kementerian
PUPR dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara KKN dalam mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur
permukiman. Program Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Asmat membantu menyelesaikan permasalahan
kejadian luar biasa atau KLB campak, kelaparan, dan gizi buruk yang terjadi, serta membuka dan mempermudah akses bagi
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. E. Program Satu Juta Rumah merupakan strategi untuk menuhi
kebutuhan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini melibatkan berbagai pihak,
diantaranya pemerintah daerah, perum -perumnas, asosiasi perumahan, perbankan, hingga masyarakat untuk
bersama-sama membantu menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan
Infrastruktur for All, diharapkan masyarakat terpadu menjadi satu dimensi di dalam sistem dan mekanisme
pelaksanaan pembangunan, yang hasilnya dapat dinikmati dan dikelola manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Dengan demikian, pembangunan dapat menjadi jembatan dalam wujudkan cita -cita Pancasila, kesetaraan dan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!
